Demi alasan ini secara mengejutkan Bupati Khamami kirim surat ke KPK
Bupati Khamami mengikrarkan diri untuk mendukung langkah pencengahan tindakan pidana korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK).
Khamami pun mengambil langkah dengan mengirim surat permohonan pendampingan atau saran serta petunjuk kepada KPK untuk mengawal seluruh proses pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.
permohonan dan pengawasan oleh KPK baik itu bersifat kontraktual maupun secara swakelola semua kegiatan di Dinas PUPR.
Bupati Khamami mengatakan,langkah itu diambil bertujuan untuk menyelenggarkan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Mesuji berlangsung efisien,efektif,keterbukaan,bersaing,adil,(tidak diskriminatif) dan akun tabel.
Dengan adanya hal ini Khamami menepis adanya anggapan unsur KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa di Mesuji.
Selama ini orang mungkin berfikir bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang atau jasa dilingkup Dinas pekerjaan umum diwarnai praktek KKN.
Khamami juga membantah adanya sektor proyek di Mesuji.Ada anggapan bahwa sesorang jika ingin memperoleh proyek pekerjaan harus menyetorkan sejumlah uang kepada oknum dinas.Nah mulai dari ini dengan diajukannya surat dengan kepada KPK sebagai wujud deklarasi,niatan yang tulus serta srius untuk menampik isu-isu miring yang dialamatkan kepada Dinas PU,papar Khamami.
Pemkab Mesuji kata Khmami perlu mengembalikan citra Dinas PU menjadi positif.
sehingga didalam meleksankan pekerjaan guna menjawab permasalahan masyarakat dapat efektif tanpa dihantui perasaan takut dan bersalah.
Plt .Kepala Dinas PUPR Mesuji,Najmul fikri mengaku sudah meninjaklanjuti surat Bupati Khamami kepada KPK itu dengan menertibkan surat edaran dengan larangan perbuatan tercela di internal instansi yang dipimpimnya.
Surat yang berisi delapan poin larangan itu ditunjuan kepada seluruh komponen pengelola barang dan jasa dan pegawai di Dinas PUPR baik PNS maupun tenaga honor.
Hal ini supaya dalam menjalankan tugasnya mereka bisa menghindari diri dari praktek KKN pungl serta perbuatan tercela lainya.
Surat edaran bernomor 600/87/IV.07/Msj/2018 itu meninjak lanjuti surat Bupati Mesuji nomor 600/771/IV.07/Msj/2018 perihal permohonan pendampingan ketua KPK Cq deputi pencegahan tercela.
Adapun poin dalam surat edaran Dinas PUPR itu diantaranya,berperan serta pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau pun tidak langsung ataupun tidak langsung bersuap suap,hadiah,bantuan atau bentuk lainya yang tidak sesuai ketentuan berlaku,bersikap transparan,jujur,objektif,dan akuntabel dalam melaksakan tugas.Menghindari pertentanggan dan kepentingan dalam melaksanakan tugas.
Pemkab Mesuji Kirim Surat ke KPK Begini Isinya
Surat ini berisi permohonan dan perdampingan serta permintaan saran dan petunjuk kepada KPK.
pemkab Mesuji berharap komisi KPK tersebut mengawal seluruh proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Mesuji,langkah ini bertujuan mengatantifikasi terjadinya tindak pidana korupsi di instansi tersebut.Permohonan pengawasan kepada KPK ini baik bersifat kontraktual maupun secara swakelola untuk semua kegiatan ini.Mungkin selam ini orang beranggapan bahwa KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup Dinas PUPR Mesuji .itu isu miring saja.
Bupati Khamami kirim surat permohonan pendampingan komisi pemberantasan korupsi untuk mengawal seluruih kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Upaya
Bupati Khamami mengikrarkan diri untuk mendukung langkah pencengahan tindakan pidana korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK).
Khamami pun mengambil langkah dengan mengirim surat permohonan pendampingan atau saran serta petunjuk kepada KPK untuk mengawal seluruh proses pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.
permohonan dan pengawasan oleh KPK baik itu bersifat kontraktual maupun secara swakelola semua kegiatan di Dinas PUPR.
Bupati Khamami mengatakan,langkah itu diambil bertujuan untuk menyelenggarkan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Mesuji berlangsung efisien,efektif,keterbukaan,bersaing,adil,(tidak diskriminatif) dan akun tabel.
Dengan adanya hal ini Khamami menepis adanya anggapan unsur KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa di Mesuji.
Selama ini orang mungkin berfikir bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang atau jasa dilingkup Dinas pekerjaan umum diwarnai praktek KKN.
Khamami juga membantah adanya sektor proyek di Mesuji.Ada anggapan bahwa sesorang jika ingin memperoleh proyek pekerjaan harus menyetorkan sejumlah uang kepada oknum dinas.Nah mulai dari ini dengan diajukannya surat dengan kepada KPK sebagai wujud deklarasi,niatan yang tulus serta srius untuk menampik isu-isu miring yang dialamatkan kepada Dinas PU,papar Khamami.
Pemkab Mesuji kata Khmami perlu mengembalikan citra Dinas PU menjadi positif.
sehingga didalam meleksankan pekerjaan guna menjawab permasalahan masyarakat dapat efektif tanpa dihantui perasaan takut dan bersalah.
Plt .Kepala Dinas PUPR Mesuji,Najmul fikri mengaku sudah meninjaklanjuti surat Bupati Khamami kepada KPK itu dengan menertibkan surat edaran dengan larangan perbuatan tercela di internal instansi yang dipimpimnya.
Surat yang berisi delapan poin larangan itu ditunjuan kepada seluruh komponen pengelola barang dan jasa dan pegawai di Dinas PUPR baik PNS maupun tenaga honor.
Hal ini supaya dalam menjalankan tugasnya mereka bisa menghindari diri dari praktek KKN pungl serta perbuatan tercela lainya.
Surat edaran bernomor 600/87/IV.07/Msj/2018 itu meninjak lanjuti surat Bupati Mesuji nomor 600/771/IV.07/Msj/2018 perihal permohonan pendampingan ketua KPK Cq deputi pencegahan tercela.
Adapun poin dalam surat edaran Dinas PUPR itu diantaranya,berperan serta pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau pun tidak langsung ataupun tidak langsung bersuap suap,hadiah,bantuan atau bentuk lainya yang tidak sesuai ketentuan berlaku,bersikap transparan,jujur,objektif,dan akuntabel dalam melaksakan tugas.Menghindari pertentanggan dan kepentingan dalam melaksanakan tugas.
Pemkab Mesuji Kirim Surat ke KPK Begini Isinya
Surat ini berisi permohonan dan perdampingan serta permintaan saran dan petunjuk kepada KPK.
pemkab Mesuji berharap komisi KPK tersebut mengawal seluruh proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Mesuji,langkah ini bertujuan mengatantifikasi terjadinya tindak pidana korupsi di instansi tersebut.Permohonan pengawasan kepada KPK ini baik bersifat kontraktual maupun secara swakelola untuk semua kegiatan ini.Mungkin selam ini orang beranggapan bahwa KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup Dinas PUPR Mesuji .itu isu miring saja.
Bupati Khamami kirim surat permohonan pendampingan komisi pemberantasan korupsi untuk mengawal seluruih kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Upaya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar